LPG 3 Kg Langka, Menteri ESDM: Berarti Bocor

 Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bijakin Tasrif membuka suara masalah berita LPG 3 kg bersubsidi yang alami kelangkaan di pasar. Walau sebenarnya menurut dia, pemerintahan sudah membagikan bantuan untuk LPG 3 Kg atau kerap disebutkan gas melon ini sama sesuai keperluan.  King88bet

"Masa sich jarang-jarang? Bermakna bocor. Bocor kemanapun bermakna. Peruntukannya ini kok sama sesuai apa yang dianggarin," tutur Bijakin di Istana Negara, Jakarta, Kamis  king88bet login alternatif

Supaya peruntukannya lebih pas target, pemerintahan dikatakannya akan salurkan LPG 3 kg secara digital berbasiskan yang menerima. Proses registrasinya juga sekarang sedang jalan.

"Ya itu telah pada proses. Kan mulai didaftarkan untuk digitalnya," katanya. LPG 3 Kg Langka, Menteri ESDM: Berarti Bocor

Aktualisasi pendistribusiannya juga kelak akan dilaksanakan sesudah semua data komplet. "Ya demikian sudah komplet, jalan. Agar pas target," paparnya.

Selanjutnya, Bijakin memberi respon berkaitan perkataan Komisaris Khusus PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang katakan petinggi partai ikut mengambil keuntungan dari LPG 3 kg bersubsidi.

Tidak memberi komentar banyak, dia lalu minta hal itu ditanyakan secara langsung ke yang berkaitan. "Benar ya? Hehehe bertanya pak Ahok donk," katanya.

Awalnya, Komisi VII DPR minta pemerintahan selekasnya menilai kasus kelangkaan gas elpiji 3 kg (Kg). Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya menyebutkan penilaian harus selekasnya dilaksanakan supaya bisa diketahui pemicu kelangkaan gas LPG 3 kg.

Kritikan itu dikatakan Bambang saat rapat dengar opini di antara Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas ESDM, Kepala BPH Migas dan Dirut Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

"Kita harus menilai, tidak sekedar hanya keadaanonal, ini kan ada banyak masalah fundamental, mengapa sich sampai terjadi kelangkaan semacam itu, karena saat data didapat, saat paket diputuskan, selanjutnya saat ia diteruskan tidak sesuai semua dengan realitas," kata Bambang.

Bambang mengatakan, ada ketimpangan terutama dalam penentuan dasar kouta gas elpiji 3 Kg. Ia memberikan contoh kasus yang terjadi di Bangka Belitung.

"Contoh untuk di Bangka Belitung, ini ada dasarnya Peraturan gubernur 530 tahun 2018, dalam Peraturan gubernur itu dibanderol jika satu kartu keluarga itu dalam sebulan peruntukannya 3 tabung, kurang lebih apa tiga tabung itu cukup dalam sebulan? kan sudah tentu tidak," terangnya.

"Kemungkinan dapat ditambahkan jadi 5-6 tabung /bulan. Nach, dan ini jadi dasar penentuan, saya telah katakan ke PJ Gubernur Babel, supaya selekasnya ini dipelajari, saat sepanjang data yang naik ke atas nya juga belum benar sesuai keperluan, ini akan ada selalu ketimpangan," tambahnya.